JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik guna memastikan sekitar 5,7 juta calon jemaah haji Indonesia dapat memantau pengelolaan dana haji secara cepat, akuntabel, dan berkelanjutan.
Langkah ini dilakukan melalui pengembangan layanan digital serta optimalisasi kanal informasi resmi agar jemaah lebih mudah memperoleh rincian nilai manfaat dan hak keuangan mereka.
Penguatan keterbukaan informasi tersebut menjadi bagian dari komitmen BPKH dalam menjaga amanah jemaah sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan haji yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan BPKH dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (10/11).
Dalam kesempatan tersebut, BPKH memaparkan berbagai langkah transformasi dalam pengelolaan informasi publik, mulai dari penguatan tata kelola layanan informasi, penyediaan laporan keuangan dan laporan tahunan, optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga pengembangan kanal digital yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi.
Transformasi ini merupakan bagian dari upaya BPKH menghadirkan tata kelola informasi yang semakin terstruktur, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban kelembagaan, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan partisipasi publik dalam mengawal pengelolaan dana haji.
Dari sisi kinerja pengelolaan, dana kelolaan BPKH menunjukkan perkembangan positif. Nilainya meningkat dari Rp112,32 triliun pada 2018 menjadi Rp188,54 triliun pada Oktober 2026.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, nilai manfaat yang dihasilkan juga mengalami peningkatan, dari Rp4,7 triliun pada 2017 menjadi Rp12,05 triliun pada 2025. Pertumbuhan ini mencerminkan upaya BPKH dalam mengoptimalkan pengelolaan dana haji melalui prinsip kehati-hatian agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi jemaah dan kemaslahatan umat.
Kemudahan Akses Informasi melalui Kanal Digital
Untuk mendekatkan layanan informasi kepada masyarakat, BPKH menyediakan berbagai kanal resmi yang dapat dimanfaatkan jemaah dan publik, antara lain layanan PPID BPKH, website bpkh.go.id, BPKH Apps, WhatsApp Contact Center, serta akun media sosial resmi BPKH.
Melalui BPKH Apps, jemaah dapat memperoleh berbagai informasi terkait pengelolaan dana haji, memantau nilai manfaat, serta mengakses informasi estimasi keberangkatan dan data calon jemaah sesuai fitur yang tersedia.
BPKH juga menyampaikan informasi mengenai distribusi nilai manfaat yang dilakukan dua kali dalam setahun, termasuk pemanfaatan nilai manfaat untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Informasi ini diharapkan dapat membantu jemaah memahami secara lebih utuh bagaimana dana haji dikelola dan bagaimana manfaatnya diberikan.
Kehadiran berbagai kanal tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan BPKH agar informasi mengenai dana haji semakin mudah dijangkau, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan dan menyampaikan permohonan informasi secara resmi.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep Riana Jayaprawira, menegaskan bahwa penguatan layanan informasi menjadi salah satu prioritas BPKH untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah diakses masyarakat.
“Kami terus mengembangkan berbagai kanal informasi agar jemaah semakin mudah memperoleh informasi mengenai hak keuangan, nilai manfaat, dan perkembangan pengelolaan dana haji. Harapannya, keterbukaan ini tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, tetapi juga mendorong pemahaman dan partisipasi publik dalam menjaga amanah dana haji,” ungkap Acep.
Melalui penguatan tata kelola informasi dan transformasi digital, BPKH berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan dana haji tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dana, tetapi juga pada penciptaan manfaat yang berkelanjutan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh jemaah.
